DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang dimohonkan para penggugat tersebut ;
2. Mengeluarkan penetapan peletakan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah dan bangunan milik tergugat I yang terletak di jalan babe palar No. 2 kelurahan tanjung batu kecamatan wanea kota manado serta seluruh harta kekayaan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik tergugat I tergugat III dan tergugat V tersebut ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa sebagian tanah yang terletak dikelurahan bitung barat I kecamatan maesa kota bitung yang dikenal dengan nama Candi dengan batas-batasnya : utara tanah pasini, timur kompleks pertamina, selatan selat lembeh, barat tanah pasini adalah hak milik sah dari para penggugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa pemilik dan perolehan tanah sengkta (posita angka 1) oleh para penggugat (orang tua para penggugat) dengan cara menguasai dan menimbun rawa laut secara bertahap dengan usaha/biaya sendiri sekitar awal tahun 1960-an sampai dengan pada waktu pengosongan/penggusuran illegal yang dilakukan oleh tergugat I pada tanggal 31 Maret 2011, adalah sah dan mengikat serta mendapat perlindungan hukum ;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa pendirian dan pembangunan rumah (semi permanen) tempat tinggal milik para penggugat yang dibangun dengan usaha dan biaya sendiri oleh masing-masing para penggugat (orang tua para penggugat) beserta 2 (dua) buah mesjid dan 1 (satu) buah sekolah, dibangun diatas tanah sengketa (posita gugatan angka 1) adalah sah menurut hukum dan wajib mendapatkan perlindungan hukum ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan tergugat III menghilangkan dan/atau menghapus wilayah domisili para penggugat dari wilayah pemerintahan kota bitung kecamatan maesa kelurahan bitung barat I yaitu wilayah lingkungan III RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 dan RT 05 yang dikenal dengan nama candi adalah perbuatan melawan hukum ;
6. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa lokasi tanah sengketa yang kini telah dikuasai dan ditempati kembali oleh para penggugat sejak tahun 2013 s/d sekarang adalah masuk wilayah pemerintahan kota bitung kecamatan bitung barat I lingkungan III RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 dan RT 05 ;
7. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa para penggugat adalah warga/rakyat pemerintah kota bitung kecamatan bitung barat lingkungan III RT 01 RT 02 RT 03 RT 04 dan RT 05 dan berhak mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dari pemerintah kota bitung ;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan tergugat I membongkar dan mengosongkan rumah tempat tinggal milik para penggugat menjadi rata dengan tanah yang berdiri diatas tanah sengketa dengan menggunakan alat-alat berat dan alat pendukung lainnya tanpa adanya dasar putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan/atau tidak ada surat perintah pembongkaran da npengosongan dari pengadilan negeri setempat dan/atau tidak ada perintah dari instansi mana pun yang didukung oleh jasa preman (dikenal dengan istilah pasukan linggis) serta pasukan anggota polri bersenjata lengkap (tergugat IV dan V) dan didukung atau setidaknya terjadi tindakan pembiaran oleh pemerintah kota bitung (tergugat II dan III) adalah suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan immateril bagi para penggugat ;
9. Menghukum tergugat I, tergugat III dan tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar uang ganti kerugian materiil kepada para penggugat sebesar Rp. 18.371.600.000,- (delapan belas milyard tiga ratus tujuh puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika ;
10. Menghukum tergugat I, tergugat III dan tergugat V secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian immateril kepada para penggugat sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyard rupiah) yang harus dibayar sekaligus dan seketika ;
11. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan dan perbuatan para penggugat kembali menguasai, membangun rumah tempat tinggal dan menempati/tinggal mendiami lokasi tanah sengketa milik para penggugat sejak tahun 2013 hingga sekarang ini, adalah sah menurut hukum dan wajib mendapat perlindungan hukum ;
12. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat hak milik nomor : 02/Desa bitung barat, surat ukur No. 183/1989 luas 43.080 M2 (empat puluh tiga ribu delapan puluh meter persegi) atas nama Robby Hosano (tergugat I) yang diterbitkan oleh tergugat VI adalah tidak mengikat serta melanggar undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang pokok agraria pasal 6, pasal 7, pasal 17, pasal 19 dan pasal 20), peraturan pemerintah No. 10 tahun 1961 dan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh pengadilan negeri bitung ;
14. Menghukum kepada tergugat I, tergugat III dan tergugat V masing-masing untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada para penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap hingga terlaksananya eksekusi ;
15. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaard bij voorraad) meskipun tergugat I, II, III, IV, V dan VI mengajukan verset banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya ;
16. Menghukum tergugat I, III dan V secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR :

apabila Ketua pengadilan negeri bitung cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain berdasarkan ketuhanan yang maha esa mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;