KESATU :

Bahwa Terdakwa PEDRO A. ESTRADA, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di perairan Indonesia khususnya perairan kepulauan/pedalaman Indonesia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 yang tepatnya di perairan Sulawesi pada titik koordinat  04 54 27 U-126 47 50 T, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yakni Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia melakukan usaha perikanan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) yaitu setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

KEDUA :

Bahwa Terdakwa PEDRO A. ESTRADA, pada hari Sabtu tanggal 01 bulan Juni tahun 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada tahun 2024, bertempat di perairan Indonesia khususnya perairan kepulauan/pedalaman Indonesia dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 716 yang tepatnya di perairan Sulawesi pada titik koordinat  04 54 27  U-126 47 50T, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia, yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, yakni Nakhoda Kapal Perikanan yang tidak memiliki persetujuan berlayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) yaitu Setiap Kapal Perikanan yang akan berlayar melakukan Penangkapan Ikan dan/atau pengangkutan Ikan dari Pelabuhan Perikanan wajib memiliki persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar di Pelabuhan Perikanan,