Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI BITUNG
INFORMASI DETAIL PERKARA



Nomor Perkara Penggugat Tergugat Status Perkara
208/Pdt.G/2026/PN Bit MARDIANTA PEK 1.NOTARIS CHANDRA ERNALDO, SH
2.MICHAEL SASAMBI
3.PT. BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA
4.FIRMA HUKUM SASAMBI
Persidangan
Tanggal Pendaftaran Kamis, 20 Agu. 2026
Klasifikasi Perkara Perbuatan Melawan Hukum
Nomor Perkara 208/Pdt.G/2026/PN Bit
Tanggal Surat Kamis, 06 Agu. 2026
Nomor Surat
Penggugat
NoNama
1MARDIANTA PEK
Kuasa Hukum Penggugat
Tergugat
NoNama
1NOTARIS CHANDRA ERNALDO, SH
2MICHAEL SASAMBI
3PT. BATAMAN KAKENTURAN INDONESIA
4FIRMA HUKUM SASAMBI
Kuasa Hukum Tergugat
Turut Tergugat
NoNama
1MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DIREKTORAT JENDERAL AHU-KEMENKUMHAM RI
Kuasa Hukum Turut Tergugat -
Nilai Sengketa(Rp) 0,00
Petitum

PRIMAIR ;

1.    Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya,


2.    Menyatakan, AKTA NOTARIS NOMOR 11 TANGGAL 30-JULI 2021 adalah BATAL DEMI HUKUM KARENA LAHIR DARI SURAT KUASA PALSU ;

3.    Menyatakan, AKTA NOTARIS NOMOR 02 TANGGAL 12-NOVEMBER 2021 dan AKTA NOTARIS NOMOR 05 TANGGAL 22-NOVEMBER 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, Adalah BATAL DEMI HUKUM KARENA MERUPAKAN AKTA TURUNAN DARI AKTA NOMOR 11 TANGGAL 30-JULI 2021 YANG CACAT HUKUM ;

4.    Menyatakan, Keputusan Pengesahan Menkumham yakni Turut Tergugat V atas Akta Notaris Nomor 11 TANGGAL 30-JULI 2021, Akta Notaris Nomor 02 TANGGAL 12-NOVEMBER 2021 dan Akta Notaris Nomor 05 TANGGAL 22-NOVEMBER 2021 yang dibuat oleh Tergugat I, Adalah Cacat, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;

5.    Memerintahkan, Para Tergugat untuk Mengembalikan Kedudukan Penggugat sebagai Pemegang Saham 72% dan sebagai Presiden Direktur PT Indo Hong Hai International atau PT Indo Hong Hai Indonesia, Sebagaimana SEBELUM adanya Akta Nomor 11 TANGGAL 30-JULI 2021 untuk dikembalikan seperti Semula ;


6.    Memerintahkan, Turut Tergugat V untuk MENCABUT, MEMBATALKAN dan Memperbaiki Pengesahan Akta-akta A Quo dari Database AHU KEMENKUMHAM serta ikut AKTIF MEMBANTU PENGGUGAT MERUBAH ke keadaan semula  Sebagaimana sebelum adanya Akta Nomor 11 TANGGAL 30-JULI 2021 ;

7.    Menyatakan, Pengalihan Saham sejumlah 3.317 (Tiga ribu Tiga ratus Tujuh belas) lembar saham adalah Cacat, TIDAK SAH dan BATAL DEMI HUKUM ;

8.    Memerintahkan, TERGUGAT IV untuk Mengembalikan 3.317 (Tiga ribu Tiga ratus Tujuh belas) lembar saham kepada PENGGUGAT seketika itu juga ;

9.    Menghukum Para Tergugat yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk Membayar Ganti Rugi secara TANGGUNG RENTENG dengan jumlah sebesar Rp 5.815.290.000,- (Lima Milyar Delapan Ratus Lima belas juta Dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah), 

Rincian : Materiil sebesar Rp 4.815.290.000,-(Empat Milyar Delapan Ratus Lima belas juta Dua ratus Sembilan puluh ribu Rupiah) dan Immaterial Rp 1.000.000.000,-(Satu Milyar Rupiah) ;

10.    Menghukum Para Tergugat untuk Membayar Biaya Perkara.

 

SUBSIDAIR

Atau 


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo ini Berpendapat lain, Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Memberikan Putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

 

Pihak Dipublikasikan Ya
Prodeo Tidak